FUNGSI PERS DAN CONTOH                                                                        MATA KULIAH PENGANTAR JURNALISTIK

 

                                                                                                                                                                   

                                                     DI SUSUN OLEH :       

1.      DESKA YOGA PRATAMA                          0802517040

2.      GADIS DWI ADISTY                                   0802517067

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi Ilmu Komunikasi

Kelas KM17B

Universitas Al-Azhar Indonesia

FUNGSI PERS

1.      FUNGSI PERS INFORMATIF

Merupakan fungsi yang memberi nformasi melalu berita secara teratur kepada khalayak. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi banyak dan kemudian menuliskannya. [1]

2.      FUNGSI  KONTROL  

Pers yang bertanggung jawab tentu akan masuk ke balik “panggung” kejadian, menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan berjalan tidak baik. Fungsi “anjing penjaga” (watchdog) atau fungsi control ini harus dilakukan pers dengan lebih aktif daripada kelompok masyarakat lainnya.[2]

3.      FUNGSI INTERPRETIF

Pers memberikan interpretif dan bimbingan bagi khalayak.pers harus mejnjelaskan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini dapat dilakukan pers melalui tulisan pada tajuk rencana (editorial) atau tulisan-tulisan latar belakang.[3]

4.      FUNGSI MENGHIBUR

Para wartawan atau reporter menulis atau menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor, drama,dan music, atau berbagai hal yang berkaitan dengan dengan seni lainnya, termasuk tentang pariwisata dan makanan.[4]

5.      FUNGSI PENGAWALAN HAK HAK WARGA NEGARA

Pers juga berfungsi mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi seseorang. Demikian pula bila terdapat massa yang berunjuk rasa misalnya pers harus mejaga baik-baik, jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas golongan yang menguasai dan menekan golongan minoritas. [5]

CONTOH BERITA DARI FUNGSI PERS

FUNGSI INFORMATIF

1.      BMKG: Cuaca Jabodetabek Diguyur Hujan pada Siang Hari

11 Mar 2018, 06:30 WIB

Ilustrasi Hujan (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuacaJabodetabek Minggu (11/3/2018) pagi ini berawan, namun hujan diperkirakan turun di sejumlah wikayah, seperti wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, hingga Bekasi.

Menurut laman resmi BMKG, pada siang harinya, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas berbeda-beda. Namun untuk wilayah Depok dan Bogor, cuaca diprediksi akan berawan.

Jelang malam hari, cuaca Jabodetabek diprediksi akan berbeda-beda. Sebagian kawasan Ibu Kota akan diguyur hujan dengan intensitas lokal. Sementara Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor, cuaca akan berawan.

2.      Presiden Korsel Enggan Bahas Pertemuan Dengan Korut

18/02/2018

 

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (tengah) mengunjungi Main Press Center (MPC), tempat awak media bekerja melaporkan Olimpiade Musim Dingin, di resor Alpensia, Pyeongchang, Korea Selatan, 17 Februari 2018.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Sabtu (17/2), mengatakan dia berharap upayanya untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara dalam Olimpiade juga akan membantu menjalin hubungan lebih baik antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, dan memulai perundingan mengenai pemusnahan program nuklir Korea Utara.

Tapi Moon enggan menjawab pertanyaan dari Associated Press mengenai apa yang harus terjadi sebelum dia menerima undangan diktator Korea Utara Kim Jong Un untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Dia sebelumnya mengatakan “jangan membahas terlalu jauh” soal pertemuan tingkat tinggi .

Moon belum menerima tawaran Korut, yang disampaikan pada 10 Februari oleh adik perempuan Kim, Kim Yo Jong. Moon hanya mengatakan bahwa kedua Korea harus “menciptakan kondisi” untuk perundingan.

Ada satu alasan mengapa Moon sangat berhati-hati: Amerika Serikat.

Moon kemungkinan besar ingin perundingan dengan Korea Utara juga diikuti dengan membaiknya hubungan antara Korea utara dan Amerika Serikat, supaya tidak menjauhkan sekutu Korsel paling penting itu. AS mempertahankan kehadiran 28.500 tentara di Korea Selatan untuk menangkal serangan Korea Utara. 

FUNGSI PENGAWALAN HAK HAK MANUSIA

1.      Komnas HAM: Kementerian Kelautan Langgar Hak Nelayan

 

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Senin, 02/10/2017 14:16 WIB

Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melanggar hak-hak nelayan. (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

Jakarta, CNN Indonesia – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melanggar hak konstitusional nelayan dengan membuat kebijakan pelanggaran cantrang dan sejumlah alat tangkap ikan lainnya

Larangan penggunaan cantrang tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016.

Komisioner Komnas HAM Manager Nasution mengatakan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pelanggaran HAM yang dilakukan KKP, pihaknya telah melakukan pemantauan dan penyelidikan atas laporan dari Front Nelayan Indonesia (FNI) dan sejumlah nelayan lainnya pada tanggal 25 April 2017.

 

Dugaan pelanggaran HAM itu juga berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) antara nelayan dan Komnas HAM pada 12 Juli 2017.

"Upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan hendaknya tidak dilakukan dengan cara mengabaikan hak masyarakat terutama masyarakat nelayan," kata Manager dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/10).
Komnas HAM, kata Manager, meminta pemerintah segera membentuk tim independen untuk melakukan kajian terkait dampak penggunaan cantrang sebagai salah satu alat penangkap ikan.

"Paling lambat dua bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi ini," kata dia
Komnas HAM pun mendesak pemerintah membuka forum dialog seluas-luasnya dengan masyarakat terdampak.

“Serta melalukan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat terdampak atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak suadara” katanya Manager menekan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut guna pemenuhan hak ats kesejahteraan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup.

“ hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang” ujar Manager.

CNNIndonesia.com mencoba menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui pesan singkat untuk meminta respons atas rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM, namun belum mendapat balasan.
Begitupun Sekjen KKP, Rifky Effendi Hardjanto. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan CNNIndonesia.com belum mendapatkan balasan.

2.      Komnas HAM Sebut Novel Baswedan Belum Peroleh 4 Hak Asasi

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Kamis, 03/08/2017 14:28 WIB

 

Komnas HAM menyebut Novel Baswedan belum mendapat empat hak asasi dalam

kasus penyiraman air keras. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Maneger Nasution menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, belum memperoleh empat hak asasinya sebagai warga negara usai disiram air keras pada 11 April lalu.
"Tentu tentang hak hidup, hak untuk tidak mendapat kekerasan atau atas rasa aman, hak mendapat kepastian hukum, dan hak keluarga untuk tahu siapa pelaku. Novel tidak mendapatkan itu, dan itu pelanggaran HAM," kata Maneger saat ditemui CNNIndonesia.com di kantornya, Jakarta, Rabu (2/8).
Maneger menyatakan hal tersebut berdasarkan hasil temuan Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang bekerja sejak Novel disiram air keras 11 April lalu.
Maneger, yang juga memimpin tim tersebut, mengatakan di internal Komnas HAM sudah sepakat atas kesimpulan Tim Pemantauan dan Penyelidikan tersebut dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada 1-2 Agustus lalu.
"Kalau pelanggaran HAM, kami sudah klir. Ada pelanggaran HAM," kata Maneger.
Maneger menyatakan bakal memberikan hasil temuan timnya kepada Presiden RI Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, serta Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis dalam waktu dekat.

 

Bersamaan dengan itu, Maneger juga akan mendorong pihak-pihak tersebut lekas menuntaskan kasus Novel. Dengan demikan, lanjut Maneger, Novel akan segera memperoleh hak asasinya sebagai warga negara.
Desak Bentuk TGPF

Selain itu, kata Maneger, pihaknya pun mengajukan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam rapat paripurna Komnas HAM untuk mendalami kasus Novel.
Jika disetujui sambung Manager, TGPF nanti akan berbeda dengan Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang telah bekerja selama ini.

“Tim pemantauan itu kan kinerja regular Komnas HAM khusus subkomisi pemantauan. Kalau TGPF nanti terbentuk akan beda akan melibatkan unsur masyarakat.” Ujar Manager

Tim pemantauan dan penyelidikan itu pun akan berhenti bekerja saaat TGPF disetujui pembentukannya oleh rapat paripurna Dengan kata lain tugas tim pemantauan dan penyelidikan akan digantikan TGPF.

“Dan hasilnya akan tetap berupa rekomendasi kepada presiden yang mana pemimpin tertinggi dalam struktur ketatanegraan kita” ujar Manager.

Selain itu, sambung Manager, hasil TGPF pun kelak bakal diberikan kepada polisi demi percepatan penyelesaian kasus Novel.

"Bukan mau menangani sendirian. Enggak, karena ini tugas polisi. Bukan (tugas) Komnas HAM," kata Maneger membantah usulan pembentukan TGPF itu .
"Bisa kita pastikan tim ini akan bertemu dengan Polri. Polisi kita ini kita dorong untuk profesional dan mandiri, tidak boleh di bawah tekanan siapa pun," kata Maneger melanjutkan.

FUNGSI INTERPRETIF

1.              Galang Dana untuk Korban Bencana di Kuningan Terkumpul Rp 600 Juta

Marlinda Oktavia Erwanti – detikNews Selasa 13 Maret 2018, 22:51 WIB

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah kegiatan penggalangan dana. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk korban bencana alam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
"Acara ini adalah inisiatif dari Paguyuban Sewindu," kata Anies usai acara 'Penggalangan Dana Kemanusiaan Bencana Alam', di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Anies mengapresiasi acara penggalangan dana ini banyak dihadiri oleh warga asal Kuningan. Terkumpul lebih dari Rp 600 juta dari sumbangan dan lelang yang didapat selama penggalangan dana.

"Mudah-mudahan Rp 600 juta ini bisa digunakan dengan baik dan bisa diterima dengan baik serta bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban Sewindu, Tatang Hedar mengungkapkan, acara penggalangan dana ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap korban bencana. Hingga saat ini, lanjutnya, masih banyak korban bencana yang tinggal di tempat pengungsian.

"Pemda sedang mempersiapkan bantuan berupa hunian sementara untuk memindahkan saudara-saudara kami yang ada di kamp-kamp pengungsian. Dan Alhamdulillah hari ini juga kami dapat bantuan dari warga kabupaten Kuningan yang ada di Jakarta ini sudah ratusan juta mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan pada waktunya," tuturnya. 

2.              Kopassus Beri Bantuan ke Korban Banjir di Brebes

Sabtu 03 Maret 2018, 03:00 WIB

 

Foto: Kopassus Beri Bantuan ke Korban Banjir di Pelosok Brebes (dok Kopassus)

Jakarta - Kopassus memberikan bantuan untuk korban banjir di Brebes, Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan berupa sembako, pakaian, perlengkapan bayi hingga alat tulis sekolah."Bantuan kemanusiaan dibagikan ke tiga lokasi yaitu, lokasi pertama di Dukuh Bojong Desa Kali Buntu, untuk lokasi kedua di Dukuh Balewong, Desa Bojong Sari dan ketiga di Desa Babakan," ujar Kapen Kopassus Letkol Inf Achmad Munir, dalam keterangannya kepada detikcom, Jumat (2/3/2018).
      Bantuan sosial tersebut diangkut dengan menggunakan Kereta Api dari Stasiun Bandan, jakarta Utara. Kopassus juga memberikan kain batik sebanyak 1.000 buah dan baju layak pakai yang sangat diperlukan penduduk Losari, sebanyak 27 karung.

 

 "Jadi untuk bantuan baju, dan kain saya langsung berikan kepada ibu-ibu yang butuh, ya sistemnya seperti pelelangan, siapa yang mau baju ini, lalu ada yang nunjuk dan langsung saya berikan, terus seperti itu, jadi tidak ada yang pilih pilih," ucap Koordinator 'Kopassus Peduli-Banjir Brebes' Letkol Inf Sapto Broto, dalam keterangan tersebut. Pembagian bantuan Kopassus ini juga meliputi daerah pelosok-pelosok dan desa yang sulit ditempuh. Akses ke daerah itu sulit ditempuh karena jalan rusak akibat terjangan banjir bandang beberapa hari lalu.

FUNGSI MENGHIBUR

1.     Viral, Bocah Menggemaskan Ngomel-Ngomel di Medsos

08 Des 2017, 11:59 WIB

 

Mungkin istilah "Kids Zaman Now", sangat cocok untuk bocah ini. Mencoba ngomel layaknya pemain sinetron bocah ini malah jadi viral.

Liputan6.com, Jakarta Baru-baru ini ada sebuah video viral yang berhasil mengocok perut orang-orang yang melihatnya. Mungkin karena terobsesi untuk menjadi bintang sinetron, bocah ini menjadi viral di jagat maya atas kelakuannya.

Selain berwajah lucu dan menggemaskan, yang membuat orang tertawa melihat videonya adalah akting dia marah-marah seperti orang dewasa.

dunia maya. Akting ngomelnya yang lucu dan menggemaskan membuat orang tertawa menyukai sosok bocah ini.

Zihan Fahira, 'ngomel-ngomel' tidak jelas dan tersebar di sosial media sehingga membuat jagat maya seketika bingung melihat aksi bocah viral ini.

Video yang berdurasi sekitar satu menit itu memperlihatkan seorang bocah yang usianya kir-kira 4 tahun marah-marah dengan nada lucu. Tidak hanya itu, kalimat yang dikatak Zihan pun membuat yang melihatnya bingung dan ketwa. Pasalnya apa yang dikatan Zihan tidak jelas dan mengulangi

Entah apa maksud dari perkataan bocah berambut pendek itu, yang jelas Ia berbicara seolah seperti orang dewasa yang sedang dililit masalah rumah tangga dan percintaan.

  aku tu ya sumpah demi holoh bukan musuh kamu tapi musuh kamu itulah dia akibat kamu . . . . . #kebanyakansinetron #jodohwasiatbapak @dagelan @dagelan_jowo @dagelanjowo @tribunnews @indozone.id @indovidgram @lambe_turah @minang.kocak @9gag @video_bayilucu @viral_spot @viral.banget #dyoerlangga #devianggita #marshabengek #viral #viralvideo @guyonankekinian @jodoh_wasiat_bapak_antv #tribunnews #jakarta #tangerang #depok #bogor #bandung #sumedang #padang #gadihminang @viralvendors @faktanyagoogle @wowfakta @videolucu123 #wrongarea @wrongarea #bekasi #solo #ciledug #kamuharustau #cute #lucu #video #tbt #photooftheday #picoftheday #funny #cute #babyshark @kunkunvidgram @erlanggs @lucu_stress @lucu.abis @videolucu123 @babygaul @video._.lucu @lucu.lun @lucu.gilaa @vidio.lucu @vidio.lucu

 

A post shared by Zihan Fahira (@zihangemesh) on Dec 4, 2017 at 8:28am PST

Beginilah Kalimat Lucu yang Diucapkan Zihan

Jangan coba lagi deh

Aku itu kan pusing

Aku itu nggak sayang kamu

Tapi hati aku ingin cantikan sama kamu

Kamu bener bener ya

Kamu udah punya istri

Malah cinta olang yg kaya gitu

Aku ini sumpah demi holoh

Bukan musuh kamu

Tapi musuh kamu itulah dia akibat kamu

Tapi bukan aku yang cinta sama elu

Tapi gue yang cinta sama elu

*Elu... eh sebentar ku poto dulu

Elu kan bilang ngomong

Elu nggak boleh deketin gue lagi

Elu kan dah coba deketin gue lagi sekarang elu pergi dari rumah ini

Viralnya video bocah ini pun menuai berbagai tanggapan lucu dan kasihan dari warganet, seperti kata @mumpuni12 "Ini anak kenapa ya Allah".

"Viral nih video ini di instagram.... haha adek ni kya kbnyakn nonton sinetron di tv 😂" @eng_tse_koezw. 

Kini Instagram Zihan dengan akun @zihangemesh pun memperoleh banyak like hingga 1161 pengikut. Videonya pun sudah dilihat sebanyak 10.777 kali.

    Video yang berdurasi sekitar satu menit itu memperlihatkan seorang bocah yang usianya kir-kira 4 tahun marah-marah dengan nada lucu. Tidak hanya itu, kalimat yang dikatak Zihan pun membuat yang melihatnya bingung dan ketwa. Pasalnya apa yang dikatan Zihan tidak jelas dan mengulangi

2.      The Chainsmokers Rilis Lagu 'Everybody hates me’

Muhammad Andika Putra , CNN Indonesia | Minggu, 18/03/2018 04:03 WIB

 

  The Chainsmokers akan konser di indonesia pada akhir bulan ini. (Foto: AFP PHOTO / Robyn BECK)

Jakarta, CNN Indonesia - The Chainsmokers sangat produktif di awal 2018. Setelah merilis lagu Sick Boy pada Januari lalu dan lagu You Owe Me pada februari, kini mereka merilis lagu
Lagu berdurasi hampir empat menit itu dirilis lewat akun YouTube The Chainsmokers. Pada halaman itu hanya menampilkan audio, tidak ada video musik untuk lagu tersebut.
 Tak berbeda dengan karya sebelumnya, Andrew Taggart masih berperan sebagai vokalis. Sedangkan Alexander Pall berperan sebagai DJ. Gaya musik duo DJ asal Amerika ini masih sama dengan karya terdahulu yang pernah mereka rilis. Gaya khas mereka lagu elektronik bertempo cepat dengan isi lirik yang padat. Formula musik seperti itu kerap diterapkan The Chainsmokers semenjak mereka sukses lewat lagu Closer. 
Semua orang membenci saya bercerita tentang kesendirian dan kritik terhadap diri yang terkenal dengan banyak penggemar. Pernyataan itu tertuang pada lirik berikut:

Saya adalah produk dari internet 
Dan sekarang, saya berhadapan dengan semua suara di kepala saya, 
saya bahkan tidak dapat memeriksa waktunya tanpa menghadapi penyesalan 
Mengapa saya tetap harus berarti segalanya? Saya bilang? 
Dan aku tidak berusaha untuk menjadi seperti 'miskin aku', aku membuatnya 
aku hanya mencoba untuk tetap normal sekarang bahwa mereka tahu apa nama saya

The Chainsmokers akan tampil di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran pada 30 Maret 2018. Sebelumnya mereka juga pernah tampil di Jakarta pada Juni 2014 dan Juni 2015. 

FUNGSI KONTROL

1.      Potret kinerja DPR 2017: Kasus korupsi, kepemimpinan dan gagal penuhi target

  21 Desember 2017

Hak atas fotoAFPImage captionKinerja DPR pada 2017 dinilai terpengaruh beragam kasus yang menyeret pimpinannya.

DPR mengalami beragam persoalan dan memunculkan sejumlah hal yang dianggap skandal pada tahun 2017, dari pimpinan yang menjadi tersangka kasus korupsi hingga usulan pembangunan gedung parlemen baru.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut krisis kepemimpinan berdampak negatif pada kinerja DPR yang terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kepemimpinan DPR pada 2017 menjadi yang terburuk. Selain tidak profesional dan gonta-ganti ketua, beberapa dari mereka tersangkut masalah pribadi dan kasus hukum," kata I Made Leo Wiratma, Direktur Formappi, di Jakarta, Kamis (21/12).

"Saya tidak heran kinerja DPR tahun ini buruk," ujarnya menambahkan.

§  Usulan Setya Novanto untuk penggantinya ditolak, DPR RI tidak punya ketua

§  DPR minta Rp343,6 miliar untuk kunjungan ke luar negeri tahun 2017

§  Masa kerja Pansus KPK diperpanjang, empat fraksi boikot Rapat Paripurna DPR

Dalam catatan Formappi, selama 2017 terdapat 10 dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dari total aduan itu, Fadli dan Fahri masing-masing dua kali dua kali dilaporkan, sedangkan Setya Novanto satu kali. Sebastian mengatakan tidak satupun dari aduan itu yang diselesaikan atau diumumkan ke publik.

Dihubungi terpisah, Fahri Hamzah menolak anggapan soal krisis kepemimpinan DPR. Ia berkata, kinerja DPR tidak berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dialaminya, Fadli atau Setnov.

"Mempersoalkan kepemimpinan, urusannya apa? Itu kan gejolak politik biasa. Jokowi juga melakukan perombakan kabinet. Apakah gara-gara itu lalu dianggap bermasalah?" kata Fahri kepada BBC Indonesia.

"Ini tidak relevan. Saya agak bingung untuk menganalisis karena argumennya tidak jelas," tambahnya.

Image captionWakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai persoalan yang menimpanya dan Setnov tidak berpengaruh pada kinerja DPR.

Pada April 2016, Fahri dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menolak keputusan itu dan menggugat partainya ke pengadilan.

Desember 2016, hakim menyatakan pemecatan Fahri itu tidak sah. PKS lantas mengajukan banding, tapi pada awal November 2017, Pengadilan Tinggi DKI menolak permohonan PKS.

Di luar persoalan hukum tersebut, Fahri dan sejumlah pengurus PKS juga bersitegang di media massa dan media sosial.

Image captionFadli Zon dipersoalkan partainya karena mengirim surat kepada KPK untuk memohon penundaan penyidikan Setnov.

Sementara itu, September lalu, Fadli Zon sempat dipersoalkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, karena meneken surat yang meminta KPK menunda penyidikan terhadap Setnov dalam kasus e-KTP.

Muzani kala itu menduga Fadli menyalahgunakan kewenangan. Alasan dia, Fadli membuat surat tanpa mekanisme internal DPR.

Adapun, Setnov mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR awal Desember lalu. Ia mundur sekitar dua pekan setelah ditahan KPK.

Gedung baru dengan anggaran Rp5,7 triliun

Pada 2017 DPR mampu melobi pemerintah untuk meningkatkan anggaran mereka untuk tahun 2018, dari Rp4,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun.

Dalam APBN 2018, salah satu mata anggaran milik DPR adalah bujet pembangunan dan penataan kompleks parlemen di Senayan, sekitar Rp601 miliar.

Proyek untuk kompleks DPR itu bersifat multi tahun dan mulai dikerjakan pada periode 2014-2019, meski telah diwacanakan sejak periode sebelumnya.

Image captionProyek pembangunan gedung DPR dijalankan multitahun sehingga anggarannya selalu masuk dalam ABPN.

Ketua DPR periode lalu, Agung Laksono, belakangan menilai pembangunan gedung baru DPR tidak perlu, apalagi jika berkaca pada capaian kinerja badan legislatif yang rendah.

Presiden Joko Widodo pada 2015 sempat meminta DPR mengevaluasi rencana proyek gedung baru dan penataan kompleks parlemen. Namun belakangan tetap menyetujuinya, walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta proyek itu dijalankan secara efesien.

Selain gedung baru, DPR awalnya juga sempat berencana membangun apartemen khusus untuk anggota dewan. Agustus lalu, Setnov menyatakan pimpinan DPR sepakat menunda apartemen itu.

Sebagai catatan, DPR memiliki dua kompleks perumahan dinas di Jakarta, yaitu di Kalibata dan Ulujami. Dua kompleks itu sepi karena mayoritas anggota DPR tidak menempatinya.

'Lagi-lagi tak capai target'

Dalam hiruk-pikuk persoalan itu, Formappi menyatakan DPR lagi-lagi gagal memenuhi target kinerja, khususnya di bidang legislasi.

Hingga akhir masa sidang DPR tahun 2017, badan legislatif hanya mengesahkan enam rancangan undang-undang prioritas. Padahal tahun ini terdapat 52 rancangan beleid yang masuk program legislasi nasional prioritas.

Selain enam UU tersebut, ada 11 UU yang juga disahkan DPR tahun ini, namun masuk kategori kumulatif terbuka, seperti konvensi internasional, UU APBN, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

UU dalam kategori itu tidak membutuhkan rancangan atau pembahasan sehingga proses pengesahannya lebih cepat.

"Tahun 2017 seharusnya menjadi momen puncak DPR menghasilkan karya terbaik, tapi faktanya tidak," kata Sebastian Salang, Direktur Formappi.

Sebagai perbandingan, pada 2015 dan 2016, DPR masing-masing mengesahkan tiga dan 10 RUU prioritas.

Image captionDirektur Formappi, Sebastian Salang, ragu kinerja DPR akan meningkat pada 2018.

Sebastian menilai, kinerja DPR di sektor legislasi tidak akan meningkat drastis tahun 2018. Apalagi, kata dia, 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang diwarnai Pilkada serentak, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden.

"Mereka akan sibuk dengan urusan dapil, terpilih lagi atau tidak. Konsentrasi mereka mungkin saja berkurang. Kami tidak yakin kinerja mereka pada 2018 akan membaik," tutur Sebastian.

Soal capaian kinerja itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Atgas, justru menyalahkan pemerintah. Menurutnya, mayoritas RUU tidak rampung karena perwakilan pemerintah kerap tidak menghadiri rapat pembahasan rancangan beleid.

"Target kami sedikit meleset, disebabkan ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan RUU. Ada beberapa UU yang seharusnya sudah selesai tapi tidak dihadiri pemerintah," ujar Supratman kepada BBC Indonesia.

Supratman menuding perwakilan pemerintah tidak pernah menghadiri pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara dan RUU Pertembakauan.

"Pembahasan RUU itu sudah berkali-kali diperpanjang, tapi menterinya belum pernah datang pembahasan sama sekali," tuturnya.

Image captionMeski memiliki target legislasi yang tinggi, namun Formappi menyebut tingkat kehadiran anggota DPR pada tahun 2017 hanya 41%.

Wakil Ketua Baleg, Dossy Iskandar Prasetyo, mendesak pimpinan DPR mengambil langkah strategis agar target legislasi itu dapat tuntas sebelum periode 2014-2019 berakhir.

Dossy mengatakan meski tugas DPR tidak hanya membuat UU, peraturan perundang-undangan itu selalu menjadi objek utama dalam mengukur kinerja lembaganya.

"Bagaimanapun ikon DPR adalah produk legislasi. Pimpinan DPR harus mengambil inisiatif mempercepat tanggungan itu, dibagi ke pansus, panja, atau baleg. Apalagi ini jelang tahun politik," ujarnya kepada BBC Indonesia.

Soal tudingan pemerintah memperlambat pembahasan RUU, Fahri Hamzah mengusulkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki hak legislasi. Ia mengklaim, DPR selama ini selalu mengajukan serta mengesahkan RUU yang memuat kepentingan masyarakat.

"DPR sangat aspiratif. Yang sulit adalah pemerintah. Tapi kalau punya mau dan untuk meringankan pemerintah, mereka akan kebut itu.

"Saya usul, seharusnya eksekutif tidak perlu terlibat dalam pembuatan UU, cukup menyatakan setuju atau tidak setuju di ujung. Kalau mau melobi, lobilah melalui partai pemerintah sejak awal," kata Fahri.

2.      Bagaimana kinerja Jokowi-JK dalam isu HAM?

20 Oktober 2016

Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC News di Solo.

Proses reformasi penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam dua tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai belum menjadi perhatian karena realitas penegakan hak asasi manusia, terutama terkait pelanggaran di masa lalu, bergeser dari wilayah hukum ke wilayah politik yang transaksional, kata lembaga pengamat hak asasi manusia.

Dalam konferensi pers dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menyoroti soal reformasi di sektor keamanan, hukum, serta penegakan HAM, Direktur Imparsial Al Araf menilai, "lingkaran-lingkaran politik di sekitar Jokowi tampaknya mengunci dan menimbulkan persoalan bagi pemerintahan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM", salah satu contoh yang disebutkannya adalah penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir.

Imparsial meminta agar pemerintah membentuk sebuah tim pencari fakta untuk menindaklanjuti dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, yang berdasarkan keputusan sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa waktu lalu, dokumen tersebut harus dibuka ke publik.

"Pembentukan TPF (baru) atau paling tidak pembentukan tim di Mabes Polri adalah untuk menyelidiki nama-nama yang di dalam laporan TPF (Munir) yang selama ini belum tersentuh dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

"Langkah pertama adalah membuka dokumen, kedua membentuk tim di Mabes Polri, ketiga adalah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dalam kasus Munir," kata Araf.

Pekan lalu Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Jaksa Agung M Prasetyo untuk mencari keberadaan dokumen laporan TPF kasus Munir.

§  Presiden Jokowi: Polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain

§  Wawancara eksklusif Presiden Jokowi: Harapan warga terlalu tinggi

§  Jokowi 'pulang kampung' bersama BBC

§  'Satu Harga BBM' di Papua bisa jadi beban keuangan

Saat itu, juru bicara presiden Johan Budi mengatakan langkah ini perlu dilakukan "sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum (bukti baru) yang kemudian dapat ditindaklanjuti atau tidak."

Kasus pelanggaran HAM masa lalu lain yang menurut Imparsial masih belum tuntas dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah kasus tragedi 1965, Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II dan kasus Trisakti.

Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionSidang KIP memutuskan dokumen Munir harus dibuka untuk umum.

Kalangan pegiat HAM sempat mempertanyakan pengangkatan Wiranto sebagai menteri koordinator politik, hukum dan keamanan karena berdasarkan dokumen yang disiapkan oleh tim penuntut PBB, Wiranto terkait dalam dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste ketika masih menjadi bagian wilayah Indonesia.

Sementara organisasi HAM Kontras dalam pernyataan tertulis mengatakan Wiranto diketahui secara luas "termasuk di antara nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM, sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Komnas HAM".

Kontras menyebut kasus-kasus tersebut di antaranya adalah peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998.

Tapi dalam berbagai kesempatan Wiranto selalu membantah telah melakukan pelanggaran hukum.

Pendekatan Papua

Hak atas foto RUSMAN BIRO PERS SETPERS Image caption Presiden Joko Widodo meninjau pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor AT-802 di Papua.

Isu lain yang menjadi catatan Imparsial dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah pelaksanaan hukuman mati yang terus diberlakukan. Tercatat ada 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan total 18 orang terpidana telah dieksekusi mati.

"Karena revisi KUHP yang menyangkut hukuman mati masih dibahas di DPR, maka sudah semestinya ada moratorium hukuman mati, setidaknya sampai KUHP yang mengatur soal itu selesai dibahas.

"Yang kedua, karena argumen yang selalu dipakai Jokowi dalam war on drugs ini adalah memberi efek jera, hal minimal yang bisa dilakukannya adalah membuat studi independen untuk mengukur apakah benar hukuman mati ini memberi efek jera?" kata peneliti Imparsial, Evita Rose.

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Presiden Jokowi, saat ditanya soal hukuman mati yang diterapkan pada masa pemerintahannya mengatakan, "Konstitusi kita sangat menghormati hak asasi manusia, sekali lagi konstitusi Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia, tetapi undang-undang kita memperbolehkan eksekusi mati, jadi kalau sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa itu dieksekusi ya akan kita jalankan dieksekusi mati.

"Tapi jangan dilihat yang diekseskusi saja, lihatlah korban dari narkoba, sehari 30 sampai 50 generasi muda Indonesia mati karena narkoba. Sehingga harus dilihat korbannya, pengedarnya juga dilihat, jangan dilihat dari satu sisi."

Sorotan lain yang diberikan oleh Imparsial adalah pendekatan yang diambil oleh Presiden Jokowi di Papua. Lembaga tersebut menilai positif langkah pemerintah untuk mencanangkan proyek-proyek infrastruktur besar namun mengkritik meningkatnya pendekatan keamanan yang juga dilakukan.

"Kami melihat apakah nantinya pembangunan ini akan meningkatkan sekuritisasi, karena pembangunan butuh keamanan kan? Pemerintah masih tidak percaya, melihat di Papua ada gerakan separatis yang mengganggu keamanan pembangunan. Takutnya dualisme pendekatan ini akan memperumit, membuat kompleks situasi keamanan di Papua," kata peneliti Niccolo Attar.

Dalam kunjungannya ke Papua pada Selasa (18/10), Presiden Joko Widodo mencanangkan program 'Satu Harga Bahan Bakar Minyak' di Papua sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo.

DAFTAR PUSTAKA

·         Mondry,M.Sos.2008. Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalisti. Cetakan Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.

·         http://news.liputan6.com/read/3361440/bmkg-cuaca-jabodetabek-diguyur-hujan-pada-siang-hari

·         https://www.voaindonesia.com/a/presiden-korsel-enggan-bahas-pertemuan-dengan-korut/4259542.html

·         https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171002135004-20-245549/komnas-ham-kementerian-kelautan-langgar-hak-nelayan

·         https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170803141104-12-232184/komnas-ham-sebut-novel-baswedan-belum-peroleh-4-hak-asasi

·         https://news.detik.com/berita/d-3915083/galang-dana-untuk-korban-bencana-di-kuningan-terkumpul-rp-600-juta?_ga=2.57440751.497112813.1521431914-1053821499.1521431914

·         https://news.detik.com/berita/d-3895732/kopassus-beri-bantuan-ke-korban-banjir-di-brebes?_ga=2.149028211.497112813.1521431914-1053821499.1521431914

·         http://citizen6.liputan6.com/read/3188150/viral-bocah-menggemaskan-ngomel-ngomel-di-medsos

·         https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180317214820-227-283865/the-chainsmokers-rilis-lagu-everybody-hates-me

·         http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161019_indonesia_jokowi_catatan_ham

·         http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235

---

[1] Mondry,M.Sos.2008.Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik.Bogor:Ghalia Indonesia. Hal.80

[2] Ibid.

[3] Ibid. Hal. 81

[4] Ibid.

[5] Ibid. Hal. 82